Kang Fahmi Blog

Selamat siang sahabat Ulas TKJ sekalian. Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dilaksanakan pada setiap tanggal 2 Mei, di mana pada tanggal ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda, ia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda, dan ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia. Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai menteri pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Filosofinya, Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan), digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Ind...

UlasTKJ - Kali ini akan coba saya ulas berita khususon untuk Proktor dan Teknisi UNBK 2018. Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang mengatur Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kali ini lebih detail mengatur tentang penggunaan dana untuk kegiatan Ujian Nasional, yaitu pada item Kegiatan Evaluasi Pembelajaran. (LIHAT HALAMAN 78) Adapun Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas: a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas,    dan/atau USBN  transportasi dan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP; fotokopi/penggandaan soal; fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah; dan/atau biaya konsumsi penyele...

Ulas-TKJ - Download POS UN 2018 - Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional (POS UN) merupakan dasar penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2017/2018. PERATURAN  BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  NOMOR: 0044/P/BSNP/XI/2017 yang berisi POS UN 2018 berisi tentang aturan-aturan dasar pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2018 yang meliputi : Bab 1 Pengertian ...

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Undang-Undang Nomor 141Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2005 Nomor...

UlasTKJ - Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 33022/B.B4/GT/2017 tertanggal 6 Nopember 2017 merupakan surat yang berisi tentang linearitas Program Studi PPG dalam jabatan dengan kualifikasi akademik. Surat Edaran ini merupakan surat yang menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor Nomor 32110/B.B4/GT/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang pendataan peserta Pendidikan Profesi Guru tahun 2018.  Adapun isi dari surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota ini menginformasikan bahwa di dalam pendataan peserta PPG 2018 disyaratkan harus linear antara mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi akademik (Bidang Studi) S-1/D-IV guru yang bersangkutan. Artinya jika mata pelajaran yang kita ajarkan tidak sesuai dengan kualifikasi akademik, maka kita tidak berhak untuk mengikuti PPG 2018 Anda bisa mendapatkan surat edaran resmi beserta lampirannya (linearitas kualifikasi akademik)...

UlasTKJ - Tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menargetkan 100% Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA dan SMK diselenggarakan dengan menggunakan komputer (UNBK) tentunya tidak akan menjadi hal yang sulit bagi sekolah besar yang sudah lengkap fasilitasnya. berbeda dengan sekolah yang baru berdiri beberapa tahun dengan fasilitas yang masih seadanya. Namun hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena untuk sekolah yang belum siap dipersilakan untuk mengikuti pelaksanaan UNBK di Sekolah lain yang sudah siap dan memungkinkan menambah kuota peserta UN selain dari siswa sekolah tersebut. Di bawah ini adalah beberapa peryaratan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan / sekolah agar bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri. PERSYARATAN SEKOLAH UNBK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Tersedia petugas laboratorium komputer (minimal 1 proktor dan 1 teknisi); Dapat menyediakan komputer client di sekolah yang jumlahnya sebanding dengan jumlah peserta Ujian Nasional yaitu den...

UlasTKJ - Tunjangan GBPNS merupakan tunjangan kesetaraan yang khusus diberikan untuk Guru Bukan PNS yang disesuaikan dengan masa kerja. Tunjangan ini baru akan diterima ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi. Namun untuk mendapatkan Sertifikat penyetaraan Tunjangan GBPNS kita dapat mengusulkannya meskipun kita belum mendapatkan sertifikasi. Dibawah ini adalah berkas yang harus dilengkapi ketika kita akan mengusulkan Sertifikat GBPNS. Berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut: salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah. salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap setelah ...

UlasTKJ - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasioal mengamanatkan SMK untuk siap diserap dunia kerja. Hal ini mengandung makna bahwa lulusan SMK dipersiapkan untuk mengisi struktur tenaga kerja terampil level menengah guna mendukung perkembangan dunia usaha dunia industri (DU/DI).  Dikutip dalam situs resmi DIT-PSMK bahwa Pembangunan Industri Nasional (seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN 2015 – 2035) mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri yang tangguh dan menjadikan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Ini juga makin dipertegas oleh rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan populasi industri skala menengah dan besar sekitar 9000 usaha hingga tahun 2019. Untuk itu, sumber daya manusia industri perlu disiapkan secara terencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau perkembangan kawasan industri yang ada.  Berbagai tantangan seperti tidak sesuainya pasokan lulusan dar...

Ulas TKJ - Pendidikan dan Latihan Profesi Guru merupakan salah satu Jalur bagi Seorang Tenaga Pendidik (Guru) agar dapat mendapatkan sertifikat profesi. Jika dibandingkan dengan Jalar Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang konon katanya mengharuskan Guru untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester, PLPG dianggap lebih meringankan Guru karena waktu pelaksanaanya relatif lebih singkat yakni 10 hari.  Bagi seorang pendidik seperti saya sertifikasi profesi guru merupakan hal yang sangat penting, selain dari adanya pengakuan dari pemerintah terhadap profesi kami sebagai pengajar, setelah memiliki sertifikat profesi guru kami pun berhak untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Tidak bisa saya pungkiri dengan posisi saya sebagai guru honor di sebuah yayasan swasta nilai dari tunjangan sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang saya terima dari yayasan.  Sebenarnya saya sudah layak mengikuti PLPG dari tahun 2014 karena pada tahun itu say...